JAKARTA, HUKUMTIRANI.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup dan menjaga ketahanan wilayah terus diperkuat melalui berbagai bentuk kolaborasi lintas sektor. Salah satunya diwujudkan melalui kehadiran Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E. bersama Dandim 0604/Karawang Letkol Inf. Nanda Siswanto, S.Sos. dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Persampahan dan Antisipasi Dampak Kemarau Panjang yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (4/6/2026), tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta berbagai instansi terkait untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah-langkah penanganan dua persoalan utama yang saat ini menjadi perhatian nasional, yakni pengelolaan sampah dan mitigasi dampak musim kemarau.
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., serta dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, para Dandim jajaran Kodam III/Siliwangi, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam arahannya menegaskan bahwa persoalan sampah telah berkembang menjadi tantangan nasional yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, aparat kewilayahan, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat.
Ia menekankan bahwa TNI Angkatan Darat siap mendukung pemerintah daerah melalui berbagai program pendampingan, edukasi masyarakat, hingga kegiatan nyata di lapangan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah.
“Permasalahan sampah merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama. TNI AD siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Persoalan lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan generasi mendatang,” tegas Kasad.
Selain isu persampahan, Kasad juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Menurutnya, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini guna mengurangi risiko kekurangan air bersih, gagal panen, kebakaran lahan, serta berbagai dampak sosial dan ekonomi lainnya.
TNI AD, lanjut Kasad, akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung distribusi air bersih, pembangunan sarana air bersih, hingga penanganan bencana yang mungkin timbul akibat musim kemarau.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif TNI AD dalam berbagai program pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kuatnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai bahwa persoalan sampah saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi daerah-daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga kawasan industri.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penanganan sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir, dimulai dari perubahan perilaku masyarakat hingga penguatan sistem pengelolaan di daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Karawang memaparkan kondisi eksisting pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data yang disampaikan, total timbulan sampah di Kabupaten Karawang saat ini mencapai sekitar 1.108,60 ton per hari yang berasal dari 30 kecamatan.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar 17 kecamatan atau 56,67 persen wilayah yang telah mendapatkan layanan pengelolaan sampah secara optimal. Sementara itu, sebanyak 68,15 ton sampah per hari telah berhasil diolah di tingkat sumber maupun fasilitas pengolahan sampah yang tersedia.
Selain itu, sekitar 378,34 ton sampah per hari diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Namun demikian, masih terdapat sekitar 662,11 ton sampah per hari yang belum terangkut secara maksimal sehingga berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak segera ditangani melalui langkah-langkah strategis dan berkelanjutan.
Bupati Karawang juga menjelaskan bahwa kapasitas TPA Jalupang saat ini menghadapi tekanan yang cukup besar. Berdasarkan data yang ada, TPA tersebut telah menampung sekitar 1,2 juta ton sampah dengan rata-rata penambahan harian mencapai 1.360 ton.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang membutuhkan percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada pengurangan sampah dari sumbernya. Upaya tersebut meliputi peningkatan edukasi masyarakat, penguatan bank sampah, optimalisasi fasilitas pengolahan sampah terpadu, hingga peningkatan partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
Selain membahas persoalan persampahan, rakor juga mengulas hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kemarau panjang yang dapat berdampak pada sejumlah sektor strategis seperti pertanian, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, dan ketahanan pangan.
Sebagai daerah yang memiliki kawasan pertanian luas dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional, Kabupaten Karawang memandang penting langkah antisipatif dalam menghadapi potensi kekeringan. Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan air bagi masyarakat serta menjaga produktivitas sektor pertanian.
Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kehadiran Bupati Karawang bersama jajaran dalam Rakor TNI AD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi bukti nyata bahwa penanganan persoalan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim memerlukan kerja sama yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai tantangan yang dihadapi dapat diatasi secara efektif demi terwujudnya Kabupaten Karawang yang bersih, sehat, tangguh, dan berkelanjutan.
(Emed Tarmedi)
