BEKASI, HUKUMTIRANI.COM – Peran mahasiswa sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan kekuatan moral bangsa tidak dapat dipisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, mahasiswa selalu menjadi kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi rakyat serta mengawal jalannya pemerintahan. Namun di tengah berkembangnya dinamika politik dan sosial saat ini, kritik yang disampaikan mahasiswa dinilai harus tetap berada dalam koridor akademik, mengedepankan data, logika, etika, dan solusi yang konstruktif.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Dhieto Yama Indriyana, S.H., Ketua TIDAR Kabupaten Bekasi sekaligus alumni Universitas Trisakti, yang menilai bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas ruang publik melalui penyampaian kritik yang objektif dan argumentatif, Senin (15/6/2026).
Menurut Dhieto, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, setiap mahasiswa berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah apabila dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab intelektual sehingga kritik yang disampaikan tidak hanya menjadi narasi yang menimbulkan polemik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang bermanfaat.
“Kritik adalah bagian penting dari demokrasi dan tidak boleh dibungkam. Akan tetapi, kritik yang disampaikan oleh mahasiswa harus mencerminkan kualitas akademik yang dimilikinya. Kritik seharusnya berbasis data, fakta, kajian ilmiah, dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kritik hanya menjadi sarkasme atau serangan verbal yang tidak memberikan manfaat bagi perbaikan keadaan,” ujar Dhieto.
Ia menilai bahwa seorang pemimpin organisasi mahasiswa, terlebih dari kampus besar dan memiliki reputasi nasional, memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan mahasiswa pada umumnya. Setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik tidak hanya merepresentasikan dirinya sendiri, tetapi juga mencerminkan budaya akademik dan kualitas intelektual institusi pendidikan yang diwakilinya.
Menurut Dhieto, publik selalu menaruh harapan besar kepada mahasiswa sebagai kelompok yang mampu menghadirkan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Karena itu, kritik yang disampaikan seharusnya tidak berhenti pada penolakan atau kecaman semata, melainkan mampu menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik.
“Ketika seorang pemimpin mahasiswa berbicara di ruang publik, masyarakat berharap mendengar pandangan yang bernas, argumentatif, dan berbasis kajian. Kritik boleh tajam, tetapi harus tetap elegan. Kritik boleh keras, tetapi harus tetap didukung data dan fakta. Itulah yang membedakan kritik akademik dengan sekadar opini yang emosional,” katanya.
Sebagai alumni Universitas Trisakti, Dhieto mengaku memahami betul tradisi gerakan mahasiswa yang selama ini tumbuh di lingkungan kampus. Universitas Trisakti sendiri dikenal memiliki sejarah panjang dalam perjuangan demokrasi dan pengawalan terhadap kepentingan rakyat. Karena itu, ia menilai bahwa semangat kritis mahasiswa harus terus dijaga, tetapi juga harus disertai kedewasaan berpikir dan tanggung jawab moral.
“Saya juga seorang mahasiswa dan alumni Universitas Trisakti. Kampus kami memiliki sejarah panjang dalam gerakan mahasiswa dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Namun dari tradisi itulah kami belajar bahwa kritik yang kuat adalah kritik yang didukung oleh data, riset, dan solusi. Bukan kritik yang hanya bertujuan membangun opini negatif atau menjatuhkan pihak tertentu,” ungkapnya.
Dhieto menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah. Dalam konteks demokrasi modern, hubungan mahasiswa dan pemerintah tidak harus selalu diposisikan sebagai pihak yang saling berhadapan. Sebaliknya, keduanya dapat bekerja dalam semangat kolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan mahasiswa akan jauh lebih efektif apabila dilakukan secara objektif dan proporsional. Ketika menemukan kekurangan dalam sebuah kebijakan, mahasiswa seharusnya mampu menjelaskan letak persoalannya, menghadirkan data pendukung, dan memberikan rekomendasi yang realistis.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap kurang tepat, silakan dikritisi. Itu hak mahasiswa. Tetapi tunjukkan juga data pendukungnya, di mana letak kelemahannya, serta bagaimana solusi yang ditawarkan. Dengan begitu kritik tersebut akan menjadi kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dhieto mengingatkan bahwa pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, krisis energi, ancaman ketahanan pangan, serta berbagai persoalan sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan yang konstruktif dari seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa.
Ia mengajak mahasiswa untuk melihat berbagai persoalan secara objektif dan tidak terjebak pada narasi yang hanya menyoroti kekurangan tanpa mempertimbangkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah.
“Kita harus adil dalam menilai. Tentu pemerintah tidak luput dari kekurangan dan kritik tetap diperlukan. Namun kita juga harus mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Karena itu kritik yang diberikan harus bertujuan memperbaiki, bukan sekadar menjatuhkan,” katanya.
Menurut Dhieto, semangat kebangsaan harus menjadi landasan utama dalam setiap kritik yang disampaikan mahasiswa. Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, tetapi tujuan akhirnya harus tetap sama, yaitu menghadirkan kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap budaya diskusi ilmiah, penelitian, serta kajian akademik terus diperkuat di lingkungan kampus sehingga mahasiswa mampu menghasilkan kritik yang berkualitas dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Saya mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan penuh tanggung jawab. Mari kita awasi jalannya pemerintahan, berikan kritik, masukan, dan saran yang konstruktif. Saya meyakini pemerintah saat ini telah berupaya keras membangun bangsa di tengah situasi global yang tidak stabil. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah memastikan setiap kebijakan dapat terus diperbaiki melalui kritik yang cerdas, objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dhieto menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kontribusi generasi muda, khususnya mahasiswa. Karena itu, kritik yang lahir dari lingkungan akademik harus mampu menjadi energi positif yang mendorong lahirnya perubahan dan kemajuan bagi bangsa.
“Mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi. Kritik yang sehat, elegan, dan berbasis data akan menjadi kekuatan besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Mari kita jaga tradisi intelektual kampus dengan menghadirkan kritik yang mencerdaskan, bukan sekadar memancing kegaduhan,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
