JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks. Persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai ketersediaan informasi, melainkan bagaimana pemerintah mampu memenangkan perhatian publik di tengah semakin padatnya arus informasi.
Berbagai program pemerintah terus berkembang, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, industrialisasi, reformasi BUMN hingga penguatan sektor pertahanan.
Di saat yang sama, masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sumber, mulai dari media massa, media sosial, influencer, komunitas hingga pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Pemerintah sekarang memiliki kapasitas produksi informasi yang besar, tetapi bandwidth perhatian publik tetap terbatas. Tantangannya adalah bagaimana informasi yang penting dapat dilihat, dipahami, diingat, dan dipercaya,” kata praktisi komunikasi dan social media strategist, Muhammad Sirod, Sabtu (15/8/2026), di Jakarta.
Menurut Sirod, persoalan komunikasi pemerintahan saat ini telah bergeser dari sekadar information supply menjadi attention allocation. Pemerintah dapat menyediakan data dan penjelasan yang lengkap, tetapi pesan tersebut harus bersaing dengan berbagai informasi lain untuk mendapatkan perhatian masyarakat.
“Publik tidak menerima pemerintahan dalam bentuk struktur kementerian. Publik menerima potongan-potongan informasi. Satu layar bisa menampilkan kebijakan pemerintah, berita harga pangan, kritik politik, video pejabat, komentar influencer, dan pengalaman pribadi masyarakat,” ujarnya.
Sirod yang pernah menjadi Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional bidang Media pada Oktober 2025-Juni 2026 menilai fragmentasi informasi tersebut membuat pemerintah perlu mengubah cara menyusun pesan.
Menurutnya, setiap kementerian dan lembaga dapat memiliki program serta data yang valid, tetapi masyarakat tetap melihat keseluruhan kebijakan tersebut sebagai bagian dari satu pemerintahan.
“Di sini muncul jarak antara arsitektur pemerintahan dan arsitektur persepsi. Birokrasi bekerja secara sektoral, sedangkan publik menilai dampaknya secara keseluruhan,” katanya.
Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah dapat menjelaskan MBG dari berbagai aspek, mulai dari gizi, kesehatan anak, pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, jumlah penerima, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), rantai pasok, anggaran hingga target cakupan.
Namun, perhatian masyarakat dan media dapat lebih banyak tertuju pada peristiwa yang muncul dalam pelaksanaan program, seperti kualitas makanan, distribusi, keberhasilan di daerah maupun persoalan teknis di lapangan.
“Pemerintah melihat program. Media melihat peristiwa. Masyarakat mengalami dampaknya. Ketiganya perlu dipertemukan agar persepsi publik tidak bergerak terlalu jauh dari tujuan kebijakan,” ujar Sirod.
Sirod juga membandingkan karakter komunikasi pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto.
Menurut dia, SBY dikenal kuat dalam pendekatan komunikasi yang elaboratif dan formal. Sementara era Jokowi banyak memanfaatkan pengalaman visual melalui aktivitas lapangan, termasuk blusukan, yang mampu mengubah pesan kebijakan menjadi konten visual yang lebih mudah dikonsumsi publik.
“Pada era SBY, pesan politik cenderung elaboratif dan formal. Pada era Jokowi, aktivitas lapangan seperti blusukan dapat mengompresi pesan yang kompleks menjadi foto, video, dan pengalaman visual. Prabowo menghadapi persoalan yang berbeda karena jumlah agenda pemerintah jauh lebih besar dan ekosistem medianya semakin terfragmentasi,” katanya.
Karena itu, menurut Sirod, pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan jumlah konten, siaran pers maupun aktivitas komunikasi. Produksi pesan harus disertai dengan prioritas narasi agar masyarakat dapat mengenali pesan utama pemerintahan.
“Kalau setiap program dikomunikasikan sebagai pesan yang berdiri sendiri, publik akan menerima daftar program. Pemerintah perlu menyediakan payung narasi yang menjelaskan hubungan antarkebijakan,” ujarnya.
Sirod menilai berbagai agenda besar pemerintahan seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan sumber daya manusia, pertahanan dan reformasi ekonomi dapat ditempatkan dalam satu gagasan besar mengenai peningkatan kemandirian dan kapasitas Indonesia.
“Daftar program menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah. Narasi menjelaskan untuk apa semua itu dikerjakan,” kata Sirod.
Menurutnya, pemerintah juga membutuhkan distributed narrative, yakni narasi yang tidak hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, tetapi dapat dipahami dan disampaikan kembali oleh masyarakat, komunitas, media maupun berbagai kelompok sosial tanpa kehilangan substansi kebijakan.
“Pemerintah dapat mengendalikan kanal resminya, tetapi tidak dapat mengendalikan seluruh interpretasi publik. Karena itu, narasi harus cukup sederhana untuk dipahami dan cukup kuat untuk dijelaskan kembali oleh masyarakat,” ujarnya.
Sirod juga menyoroti pentingnya memperkecil jarak antara data makro pemerintah dengan pengalaman mikro masyarakat.
Pemerintah dapat menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi, investasi, produksi pangan maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, masyarakat pada saat yang sama menilai kondisi ekonomi melalui harga pangan, pendapatan, lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, transportasi dan daya beli.
“Angka makro tetap penting, tetapi komunikasi pemerintah perlu menghubungkannya dengan perubahan yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan harus diterjemahkan ke pekerjaan dan pendapatan. Investasi perlu dijelaskan melalui lokasi, tenaga kerja, dan rantai pasok. Hilirisasi perlu menunjukkan nilai tambah dan siapa yang memperoleh manfaat,” katanya.
Menurut Sirod, hubungan antara data dan pengalaman tersebut penting untuk memperkecil perception gap, yakni jarak antara indikator kinerja pemerintah dengan indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kehidupannya.
“Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan seberapa sering pemerintah menjadi topik pembicaraan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memahami hubungan antara kebijakan pemerintah dan perubahan yang mereka alami,” ujarnya.
Pada akhirnya, Sirod menilai tantangan komunikasi pemerintahan Prabowo bukan sekadar meningkatkan volume informasi, melainkan bagaimana mengelola perhatian publik sekaligus membangun makna dari berbagai agenda pemerintahan.
“Pemerintah memiliki banyak program, data, dan capaian. Pekerjaan komunikasinya adalah mengubah kompleksitas itu menjadi struktur makna yang mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan,” kata Sirod.
(Emed Tarmedi)
