JAKARTA, HUKUMTIRANI.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian hukum terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa Program MBG tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut juga menekankan pentingnya penataan mekanisme penganggaran agar pelaksanaan program semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Minggu (1/8/2026).
Putusan ini sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat. Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan maupun menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, Mahkamah memberikan kepastian bahwa program tersebut tetap dapat dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan negara dalam memenuhi hak masyarakat atas gizi yang layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan tiga substansi utama. Pertama, Program Makan Bergizi Gratis dinyatakan tetap konstitusional sehingga keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat sesuai amanat UUD 1945. Kedua, putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan MBG sehingga pelaksanaannya memiliki legitimasi konstitusional yang jelas. Ketiga, Mahkamah mengamanatkan agar paling lambat pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari pos anggaran penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan negara tanpa mengurangi keberlangsungan program.
Kepastian hukum tersebut dinilai penting karena Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memiliki dimensi sosial dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM pangan. Kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar untuk mendukung operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menjadi peluang bagi peningkatan produksi pangan lokal.
Menanggapi putusan tersebut, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Karawang, H. Emed Tarmedi, A.Md.Kep., S.KM., MH.Kes., menyampaikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis dengan pembangunan sektor pertanian nasional.
Menurutnya, putusan tersebut memberikan kepastian bahwa MBG merupakan program yang memiliki landasan konstitusional sehingga pelaksanaannya dapat terus dilanjutkan dengan tata kelola yang semakin baik. Kepastian hukum ini, kata Emed, juga memberikan optimisme bagi para petani karena keberlangsungan program akan membutuhkan pasokan bahan pangan secara berkesinambungan.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Program ini juga menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM pangan. Dengan adanya kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi, para pelaku sektor pertanian memperoleh keyakinan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program ini akan terus ada sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dengan perencanaan yang lebih baik,” ujar Emed Tarmedi.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Apabila kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat program, tetapi juga oleh jutaan petani yang menjadi pemasok komoditas pangan.
Menurut Emed, komoditas seperti beras, sayuran, buah-buahan, telur, daging ayam, ikan, susu, kacang-kacangan, hingga berbagai bumbu dapur merupakan hasil produksi yang dapat dipasok oleh petani dan pelaku usaha lokal. Dengan permintaan yang berlangsung secara rutin, sektor pertanian memiliki peluang memperoleh pasar yang lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan mekanisme perdagangan konvensional.
“Kepastian pasar merupakan salah satu kebutuhan utama petani. Ketika terdapat program nasional yang membutuhkan pasokan pangan secara terus-menerus, maka petani memiliki peluang untuk meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas hasil panen, dan memperoleh harga jual yang lebih wajar serta berkeadilan. Pada akhirnya, kondisi ini akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional,” katanya.
Sebagai organisasi yang menaungi petani muda, Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Karawang memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai peluang untuk mendorong regenerasi petani. Adanya pasar yang jelas bagi hasil pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan sistem budidaya modern sehingga produktivitas pertanian nasional terus meningkat.
Selain itu, Emed menilai keberhasilan Program MBG akan semakin optimal apabila pelaksanaannya mengedepankan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku UMKM pangan, peternak, dan nelayan sebagai bagian dari rantai pasok akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap implementasi Program Makan Bergizi Gratis terus mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, kualitas pangan, serta keberpihakan terhadap hasil produksi dalam negeri. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta para pelaku sektor pertanian menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara luas.
“Putusan Mahkamah Konstitusi ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bukan sekadar investasi di bidang kesehatan dan pendidikan, tetapi juga investasi bagi masa depan pertanian Indonesia. Ketika anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik dan petani memperoleh kepastian pasar atas hasil produksinya, maka kita sedang membangun fondasi Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera,” tutup Emed Tarmedi.
Dengan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, putusan tersebut memperkuat kepastian hukum program sekaligus mengarahkan penyempurnaan tata kelola penganggaran agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Program MBG pun diharapkan terus menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.
(Redaksi)
