JAKARTA, HUKUMTIRANI.COM – Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah ternyata masih menghadapi persoalan serius. Hasil pemutakhiran data terbaru menunjukkan masih banyak penerima yang tidak tepat sasaran sehingga membuat bantuan dari uang negara senilai belasan triliun rupiah tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan unggahan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Minggu (21/9/2025), diperkirakan ada sekitar 45% bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako yang tidak tepat sasaran. Jika dirupiahkan, nilainya diperkirakan mencapai Rp14-17 triliun.
Temuan ini muncul setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digarap Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam hasil verifikasi tersebut, tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH sudah tidak layak menerima bantuan lagi. Sementara untuk program bantuan sembako, terdapat sekitar 1.286.066 KPM yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai penerima.
Pemerintah berjanji akan terus melakukan penyempurnaan data secara berkala agar program bansos benar-benar menyasar masyarakat miskin yang membutuhkan. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas anggaran sekaligus mengurangi kebocoran penggunaan dana bantuan sosial.
Sumber : detik
(Emed Tarmedi)
